politisi

Strategi personal branding menjadi kebutuhan utama bagi para politisi. Termasuk, bagi politisi yang tengah menjadi kandidat dalam masa pemilihan umum. Sedikit saja ada ruang kesalahan yang dibuat oleh seorang politisi ketika berkomunikasi, maka dapat berpotensi pada tenggelamnya karir mereka di ranah politik.   Oleh karena itu, penting bagi politisi dan tim suksesnya untuk membangun personal branding dengan strategi komunikasi yang tepat dan efektif. Dan, yang lebih penting adalah bagaimana mempertahankan reputasi dari sang politisi secara berkelanjutan ke depannya.

Ada tujuh strategi yang dapat dilakukan untuk menjawab kebutuhan personal branding sang politisi. Kesabaran adalah Kunci Sosial media memungkinkan kita untuk memposting isu apapun, termasuk menulis dan mengomentari apapun yang ada di benak seseorang.  Bagi kebanyakan masyarakat, hal itu menyenangkan dan spontan. Untuk politisi? Tentu saja hal itu bisa berbahaya. Menjadi sabar dan tidak sembarangan memposting apapun, termasuk menahan  spontanitas dalam berbicara, adalah langkah yang harus dilakukan politisi. Sebab, alih-alih politisi tidak sabar, maka akan ada harga yang harus dibayar oleh sang politisi. Hal itu sudah terbukti dengan Krishna Murti, seorang perwira polisi di Indonesia, yang harus membayar ketidaksabarannya dalam memposting aktivitasnya di social media dengan karir cemerlangnya yang telah dibangun sejak awal.

Profesionalisme di Semua Waktu

Seorang politisi atau timnya memiliki kemungkinan untuk dapat memonitor apa saja yang tengah terjadi melalui social media seperti Twitter atau akun Facebook. Bahkan, akun social media miliknya, timnya, termasuk konstituennya dapat dimanfaatkan sebagai salah satu channel komunikasi dan branding sang politisi. Namun, perlu diingat, apapun konten yang diposting harus dikemas secara profesional, bukan pendapat pribadi yang cenderung spontan

Cek Fakta Secara Berulang

Tidak ada yang pernah ingat ketika seorang politisi melakukan sesuatu yang benar. Sebaliknya,   jika politisi tidak sengaja memposting sebuah fakta yang tidak akurat, maka hal itu akan mendapatkan lebih banyak perhatian dan paling diingat publik, terutama dari pihak lawan dan aparat medianya. Oleh karena itu, penting bagi politisi dan timnya untuk mengecek fakta secara berulang–alias, fakta dicek, fakta dicek, dan fakta dicek lagi–untuk kemudian memposting fakta tersebut ke social media sebagai pesan komunikasi politik.

Jangan Bereaksi dengan Emosi

Politisi selalu memiliki anggota atau loyalis yang mudah emosional, alias gampang marah. Hal itu tentu saja dapat dimanfaatkan lawan untuk memprovokasi publik atas reaksi emosional sang pendukung. Oleh karena itu, penting bagi politisi maupun timnya untuk tidak melibatkan emosi atau terpancing emosi saat bereaksi dengan provokasi lawan. Pepatah berkata, mulut diam jauh lebih baik.

Libatkan Konstituen

Social media tercatat sebagai tools komunikasi yang jitu bagi para politisi. Melalui social media, politisi mampu berhubungan langsung dengan pemilih, termasuk mendengarkan langsung keinginan mereka. Oleh karena itu, politisi dapat melibatkan konstituennya untuk membangun personal brandingnya dengan menggunakan social media.

Gandeng Komunitas sebagai Peluang

Menjangkau orang-orang di dalam komunitas merupakan peluang bagi politisi dalam menjaring suara potensial, di luar loyalisnya. Oleh karena itu, penting bagi politisi untuk menggandeng komunitas dan terlibat di dalamnya.

Jika Tak Sengaja Melakukan Kesalahan, Segera Minta Maaf

Seringkali seorang politisi tergelincir dari tindakan dan omongan yang spontan. Hal itu tentu saja berpotensi menjadi umpan bagi pihak lawan guna memviralkannya di social media. Seorang politisi yang cerdas tidak akan mencoba untuk menutupi kesalahannya. Sebab, setiap upaya untuk menyembunyikan kesalahannya, kemungkinan akan cepat terungkap oleh orang-orang yang telah mengambil screenshot-nya secara cepat untuk kemudian mem-posting ulang. Mengakui bahwa hal itu pernah terjadi, dan meminta maaf kepada orang-orang yang tersinggung, merupakan langkah yang  tepat.  Langkah meminta maaf, sejatinya akan membuat pemberitaan buruk dari pers akan menyusut. Terkait pemilihan gubernur DKI Jakarta, fase ini sebenarnya dapat dilakukan kandidat Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau yang akrab disapa Ahok, untuk menghadapi isu pelecehan ayat suci Alquran, Al-Maidah.